DORONG JOKOWI ROMBAK MENTERI JILID II

ROMBAK MENTERI JILID II 2016

DORONG JOKOWI ROMBAK MENTERI JILID II


Hasil kinerja menteri Jilid II saat ini terkesan lamban bahkan tidak paham arah kebijakan presiden, bahkan sebagian menteri mencoba melakukan akrobat politik bawah tanah sehingga berdampak terhadap sektor kinerja dibawahnya.

Bukan alasan waktu karena presiden awal 2016 lalu merombak menteri Jilid I hingga terbentuk jilid II, namun menteri-menteri tersebut nampaknya kurang memuaskan publik.


Ragu (No)
Alasan mendasar karena Presiden Jokowi dipilih langsung oleh rakyat dengan harapan akan ada perubahan mendasar dalam berbagai bidang / sektor sehingga rakyat memperoleh kesejahteraan, kemakmuran hidup, keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan amanah UUD 1945.

Presiden tidak perlu ragu atau takut merombak menterinya dengan alasan kurang etis karena beban moral ketika pilpres lalu, (Ingat Dukungan Parpol itu Tanpa Syarat dan atau kontrak-kontrak lain terkait bagi-bagi kursi.

“Pertama Ingat Perombakan Menteri sama sekali tidak akan pernah terjadi gejolak politik apalagi gejolak ekonomi,  karena menteri hanya “pembantu” presiden, jadi sama sekali tidak ada kaitannya. Kedua jabatan menteri esensinya bukanlah ajang politik dagang sapi “siapa dapat apa”, karena efek politik dagang sapi ini hanya mengorbankan rakyat indonesia”. Pungkas Saiful, Ketua LSM Kobar Petisi (18/6/2016).

Ketiga Menteri tidak ada hubungannya dengan rakyat, tapi Presidenlah yang punya legitimasi kuat dengan rakyat.  Jadi rumus terkait perombakan menteri jilid II tidak akan pernah berpengaruh terhadap gejolak ekonomi.

Menteri Jilid II ini sangat mendesak dilakukan perombakan atas dasar:
1.    Menteri dari Partai Politik yang lebih mementingkan underbow atau konstituen pengusungnya sehingga tampak jelas (Kolusi dan Nepotismenya).
2.    Rekruitmen pendamping yang dinilai tidak bersih dari (Kolusi dan Nepotismenya) dan terkesan gaduh.
3.    Kinerjanya Menteri tidak mencapai target minimal yang sudah di tetapkan.
4.    Mendapat Raport dengan “plat merah, plat Kuning”.
5.    Dukungan / Legitimasi publik terhadap menteri yang dinilai kurang memuaskan bagi para pelaku sosial dan masyarakat luas.
6.    Fakta yang menunjukkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat menurun. 

Desakan dari segilintir LSM dan masyarakat mengemuka termasuk LSM Komando Barisan Rakyat Pegiat Anti Korupsi (KOBAR PETISI) sangat mendukung dan mendorong PRESIDEN JOKOWI segera dilakukan perombakan dengan alasan bahwa kinerja para menteri banyak yang tidak satu arah dengan presiden.

LSM KOBAR PETISI mendorong masyarakat dengan Polling

Maksud POLLING
POLLING ini dibuat untuk menangkap dan merekam pilihan masyarakat tentang kinerja para menteri tanpa menyebut menteri mana yang tidak kompeten dan minus prestasi, biar pemilih yang menilai manakah kementerian / kabinet dibawah ini yang sangat mendesak dirombak. 

Caranya:
Anda Hanya Boleh memilih 1 jawaban setiap petanyaan..dimungkinkan juga 1 (satu) IP address hanya dapat memilih 1 kali Polling.
Jika selesai klik Tombol PILIH SEKARANG.

Silakan Ikuti Polling, Klik Tombol Polling ini. (Gratis).

Ket: (Maaf polling masih dalam perbaikan)


Inilah Daftar Kementerian Lembaga Era Jokowi – JK

1.    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2.    Menteri Ketenagakerjaan
3.    Menteri BUMN
4.    Menteri Sosial
5.    Menteri Perdagangan
6.    Menteri Pertanian
7.    Menteri PU dan Perumahan Rakyat
8.    Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral
9.    Menteri Pariwisata
10.    Menteri Kelautan dan Perikanan
11.    Menteri Perhubungan
12.    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
13.    Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas
14.    Menteri Sekretaris Negara
15.    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
16.    Menteri Komunikasi dan Informatika
17.    Menteri Hukum dan HAM
18.    Menteri Pertahanan
19.    Menteri Luar Negeri
20.    Menteri Dalam Negeri
21.    Menteri Koordinator Bidang Polhukam
22.    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
23.    Menteri Keuangan
24.    Menteri Koperasi dan UMKM
25.    Menteri Perindustrian
26.    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
27.    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
28.    Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
29.    Menteri Agama
30.    Menteri Kesehatan
31.    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32.    Menteri Kebudayaan dan Pedidikan Dasar dan Menengah
33.    Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi
34.    Menteri Pemuda dan Olahraga